Asiasatunews.com, Batulicin – Terus berupaya untuk memajukan daerah, kini Bupati Zairullah Azhar bersama Sekda Ambo Sakka, dan Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan audiensi ke Fraksi PKB DPR RI dalam rangka memaparkan berbagai usulan yang bersentuhan dengan masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Jakarta, Selasa (21/3/2023).
Adapun kedatangan Bupati bersama rombongan diterima langsung Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal.
Pada audiensi tersebut, Ketua Fraksi membuka ruang segala usulan dari SKPD, serta permasalahan yang dihadapi di daerah.
“Disini adalah rumah rakyat, dan kami ini adalah selaku aspirator rakyat yang sudah disumpah. Tentunya kami siap menerima segala keluhan di tiap daerah,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI saat membuka audiensi dihadapan Kepala SKPD.
Setelah adanya berbagai usulan ini, maka pihaknya akan menindaklanjuti lewat pleno fraksi dan nantinya akan jadi prioritas pada leading sektor terkait apa yang sudah menjadi aspirasi dari Kabupaten Tanah Bumbu.
Dia menyampaikan, tak berapa lama lagi akan ada pembahasan APBN 2024. Maka melalui itulah aspirasinya bisa dimasukkan di kebijakan ekonomi makro, serta berbagai pokok kebijakan fiskal yang akan di bahas di DPR RI.
Yang sangat penting juga dalam usulan itu, Bupati Tanah Bumbu sempat menyinggung kesejahteraan anak yatim piatu se-Indonesia.
” Hal demikian menyangkut ribuan anak yatim di Indonesia. Kami berharap ada regulasi anggaran APBN kedepannya, demi perbaikan nasib mereka se-Indonesia,” sebutnya.
Selain itu, juga disampaikan terkait bendungan di Tanah Bumbu yang sudah mendapat respon dari Kementerian PUPR dan Bappenas. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu izin dari Kemen-LHK.
Sektor pertanian juga disampaikan yang mana potensi pertanian di Tanah Bumbu sangat menjanjikan untuk menopang Kalimantan Selatan sebagai lumbung pangan berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara.
Selain beberapa sektor yang menjadi bahasan, Kepala SKPD pemkab Tanbu juga menyampaikan terkait Pegawai Perjanjian Kerja atau PPPK, persoalan kesehatan, serta anggaran program Dinas yang tidak dimasukan dalam APBN 2023 seperti Dinas PUPR penunjang program infrastruktur jalan dan jembatan serta penunjang program dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian seperti yang turut disampaikan oleh Kepala Diskominfo SP Tanbu Ardiansyah.(Red/01)
