Asiasatunews.com, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) sampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (10/6/25).
Bupati Andi Rudi Latif melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Wisnu Putu Wardana, menyampaikan laporan keuangan dan capaian kinerja selama tahun anggaran 2024.
Ia menjelaskan dalam paparannya bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kewajiban ini merupakan amanat dari Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, khususnya BAB VIII Lampiran.
Kepala daerah juga harus melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK serta menyertakan ikhtisar kinerja dan laporan keuangan BUMD dalam penyampaian tersebut.
“Laporan LPj APBD 2024 ini menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Tanah Bumbu kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang semakin membaik.
Meski mendapatkan opini WTP, Pemerintah Daerah tetap menyoroti beberapa catatan dari BPK terutama terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Pemerintah Daerah akan segera menindaklanjuti dan memperbaiki catatan tersebut secara menyeluruh.
Ia juga menegaskan komitmen Pemkab Tanah Bumbu untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah menuju visi jangka panjang hingga tahun 2030. (M.Reza)
