Asiasatunews.com, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan daerah ramah anak. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Pemkab Tanbu menggelar Rapat Koordinasi Per Klaster Kabupaten Layak Anak (KLA) di Gedung Sekretariat PKK, Kapet, Kecamatan Simpang Empat, Selasa (20/5/2025).
Rapat ini menjadi forum strategis untuk mengevaluasi hasil verifikasi administrasi KLA Tahun 2024 sekaligus menyusun langkah menuju Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) yang akan berlangsung 5 Juni 2025.
Evaluasi Jadi Momentum Perkuat Sinergi
Sekretaris DP3AP2KB Tanbu, Kartini, menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momen penting untuk menilai sejauh mana koordinasi lintas sektor telah berjalan. Ia menyebutkan bahwa reviu hasil verifikasi bukan hanya sebatas administratif, tetapi menjadi tolok ukur komitmen pemerintah terhadap pemenuhan hak anak.
“Evaluasi ini menjadi momentum untuk mengukur seberapa kuat sinergi antarlembaga dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada anak. Ini bukan tentang mengejar penghargaan, tapi tentang bagaimana kita menempatkan hak anak sebagai prioritas pembangunan,” ujar Kartini.
Kartini mengajak seluruh elemen masyarakat dan perangkat daerah untuk memperkuat peran masing-masing dalam setiap klaster KLA. Ia menekankan bahwa pembangunan KLA harus bersifat terintegrasi, berkelanjutan, dan partisipatif.
“KLA adalah sistem pembangunan yang harus melibatkan semua pihak. Mari kita jadikan Tanah Bumbu sebagai tempat yang aman, nyaman, dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak kita,” tambahnya.
Capaian 2024: Predikat Nindya dan Tantangan yang Masih Ada
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AP2KB, Nur Liana, melaporkan hasil evaluasi KLA Tahun 2024 yang dilakukan Tim Verifikasi Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Tanah Bumbu meraih:
-
Nilai Evaluasi Mandiri: 961,86
-
Nilai Verifikasi Administrasi: 800,38
-
Predikat Sementara: Nindya
Meski menunjukkan peningkatan signifikan, Nur Liana menyoroti beberapa catatan penting. Beberapa sektor masih memerlukan penguatan, seperti konsistensi dokumentasi per klaster, pelaporan terstruktur, keterlibatan Forum Anak, serta pemutakhiran data berbasis output.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Tanah Bumbu, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga masyarakat, dunia usaha, komunitas pendukung KLA, serta Forum Anak Daerah. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan semangat kolaboratif dalam upaya menjadikan Tanah Bumbu sebagai Kabupaten Layak Anak.
Pemkab Tanah Bumbu menargetkan tersusunnya rencana tindak lanjut konkret menjelang VLH. Pemerintah daerah juga mendorong terciptanya sinergi antarlembaga untuk mempercepat pencapaian predikat KLA Nindya secara nasional di tahun 2025. (M.Reza)
