Asiasatunews.com, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat komitmennya dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menegaskan langkah ini dalam audiensi bersama KemenPAN-RB di Jakarta, Sabtu (10/5/25).
“Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah berdampak nyata bagi masyarakat dan selaras dengan arah pembangunan nasional,” ujar Andi Rudi Latif.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan berbagai capaian reformasi birokrasi di Tanah Bumbu. Pada 2023, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tanah Bumbu mencapai skor 68,75 (kategori B) dan meningkat menjadi 72,04 (kategori BB) pada 2024.
Sementara itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tetap bertahan pada kategori B selama dua tahun terakhir. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan ke kategori A atau minimal BB pada 2025.
Peningkatan juga tercermin dalam Indeks Pelayanan Publik (IPP), yang melonjak dari 3,20 (kategori B-) pada 2023 menjadi 3,79 (kategori Baik) pada 2024.
Namun, penguatan zona integritas masih menjadi pekerjaan rumah. Sejak 2019, baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Bupati menyatakan pihaknya akan mendorong satuan kerja meraih predikat WBK dan WBBM secara sistematis dan partisipatif.
“Kami berharap dukungan dan sinergi dari KemenPAN-RB dapat menyempurnakan langkah reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Tanah Bumbu,” kata Andi Rudi.
Audiensi ini menghadirkan narasumber KemenPAN-RB, seperti Muhammad Yusuf Kurniawan dan Budi Prawira, dari sektor pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Yulian Herawati, para asisten, kepala dinas, inspektur, dan jajaran perangkat daerah lainnya. (M.Reza)
