Kotabaru – Kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026 tidak sekadar menempatkan Kotabaru sebagai daerah dengan standar upah tertinggi di Kalimantan Selatan. Di balik angka Rp3.904.645, pemerintah daerah memaknainya sebagai indikator kepercayaan pada daya saing ekonomi dan produktivitas tenaga kerja lokal.
Penetapan UMK tersebut menjadikan Kotabaru berada di urutan teratas dari 13 kabupaten/kota di Kalsel. Status ini sekaligus menegaskan posisi Kotabaru sebagai salah satu wilayah dengan dinamika ekonomi paling progresif di kawasan pesisir dan industri.
Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos menilai capaian tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan daerah yang menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang.
“Ini bukan hanya soal kenaikan angka UMK. Ini bentuk keberpihakan pemerintah daerah agar pekerja memperoleh penghasilan yang layak, sejalan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan UMK diharapkan tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat, tetapi juga mendorong stabilitas hubungan industrial serta mempertebal komitmen perusahaan terhadap standar kesejahteraan tenaga kerja.
Di sisi lain, pemerintah daerah menyadari bahwa implementasi UMK membutuhkan pengawasan yang konsisten. Pemkab Kotabaru memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara bertahap, terukur, dan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha.
“Pemerintah daerah akan mengawal pelaksanaan UMK agar benar-benar memberi manfaat, baik bagi pekerja maupun bagi iklim investasi di Kotabaru,” tegasnya.
Dengan UMK tertinggi di Kalimantan Selatan, Kotabaru tidak hanya tampil sebagai daerah dengan standar penghasilan pekerja yang lebih baik — tetapi juga sebagai wilayah yang tumbuh dengan pondasi keadilan ekonomi dan penghargaan terhadap tenaga kerja.
