Asiasatunews.com, Kotabaru – Pemkab Kotabaru, lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual, Jumat (1/8/2025).
Rakoor ini digelar sebagai tindak lanjut surat undangan DP3AKB Kalsel terkait hasil survei dan pemetaan Indeks Kualitas Keluarga (IKK), dan berlangsung di Ruang Kolaborasi Lantai III Baperida Kotabaru.
Desa Sampanahan Jadi Lokus Program PK2D
Dalam kegiatan ini, Pemkab Kotabaru menetapkan Desa Sampanahan sebagai desa lokus program PK2D tahun 2025. Penunjukan ini sejalan dengan fokus peningkatan kualitas keluarga berbasis indikator dan data survei.
Kepala DP3AKB Kalsel Hj. Husnul Khatimah membuka rakoor secara resmi, dan menyampaikan pentingnya keselarasan program PK2D di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
“Tanpa data yang dikumpulkan para kader, kita tidak akan bisa mengidentifikasi permasalahan tiap indikator keluarga,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa data yang terkumpul menjadi pijakan intervensi ke depan, termasuk menentukan indikator mana yang perlu diperkuat agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Desa Sampanahan Dapat Nilai 75,91 Persen
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Kalsel, Pandu Aksana, memaparkan hasil survei terhadap Desa Sampanahan. Berdasarkan 29 indikator dan 5 dimensi IKK, desa ini meraih nilai 75,91 persen dan masuk dalam kategori Kualitas Keluarga Responsif Gender dan Hak Anak.
Namun, masih terdapat 9 indikator yang berada di bawah 75 persen atau masuk zona merah, yang perlu segera diintervensi.
Komitmen Pemkab Tingkatkan Ketahanan Keluarga
Asisten I Setda Kotabaru, H. Minggu Basuki, yang mewakili Sekda Kotabaru, menyatakan bahwa Rakoor ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga di desa.
“Peningkatan kualitas keluarga di Desa Sampanahan mengacu pada Pergub Kalsel Nomor 100 Tahun 2019,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya ketahanan keluarga, yang mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya sebagai fondasi pembangunan.
Sinergi Lintas Sektor Jadi Kunci
Minggu Basuki juga menegaskan perlunya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program PK2D. Berikut beberapa peran instansi yang terlibat:
-
Dinas Kesehatan: Penanganan stunting, penyuluhan, dan pembinaan posyandu.
-
DP3APPKB: Pelatihan ketahanan keluarga, pendampingan pencegahan perkawinan anak.
-
Disparpora: Fasilitas olahraga.
-
TP PKK: Pembinaan UP2K, pola asuh anak, kebun keluarga.
-
Dinas Perkim: Program bedah rumah.
-
Disdukcapil: Pelayanan dokumen kependudukan.
-
Dinas Perikanan: Kampanye makan ikan dan bantuan bibit.
-
Perpustakaan Daerah: Bantuan buku.
-
Dinas Sosial: Bantuan untuk disabilitas dan lansia.
-
Bagian Kesra: Pelatihan pemandian jenazah.
-
Disperindakop: Pendampingan legalitas usaha kecil.
-
DKPP: Bantuan bibit tanaman.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, saya yakin kita bisa mewujudkan keluarga tangguh di Desa Sampanahan dan seluruh Kotabaru,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten I Setda Kotabaru, Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, kepala SKPD terkait, Camat Sampanahan, Kepala Desa, Kepala Puskesmas, serta TP PKK Kecamatan Sampanahan.
