Asiasatunews.com, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarbaru, Senin (12/1/2026) sekitar pukul 10.53 Wita.
Dalam penyambutan tersebut, Gubernur H. Muhidin didampingi Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Pangdam XXII Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, serta Komandan Lanud Syamsudin Noor Kolonel Pnb. Hilman L. P. Ambarita.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Kalimantan Selatan ini menjadi yang pertama dan dilakukan dalam rangka meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi. Pemerintah menetapkan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru, kawasan BBPPKS Kalimantan Selatan, sebagai lokasi pusat peresmian nasional.
Setibanya di SRT 9 Banjarbaru, Presiden Prabowo mendapatkan sambutan hangat dan meriah dari masyarakat Kalimantan Selatan. Antusiasme semakin terlihat saat para pelajar Sekolah Rakyat menyambut Presiden dengan barisan rapi yang telah disiapkan sejak pagi hari.
Suasana penyambutan kian semarak ketika Presiden Prabowo memasuki kawasan Sekolah Rakyat Terpadu 9 Banjarbaru.
Gubernur H. Muhidin mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran beliau beserta jajaran pejabat pusat di Kalimantan Selatan. Sejumlah gubernur dari berbagai daerah di Indonesia juga tampak hadir dalam kegiatan peresmian tersebut.
Menurut Gubernur, kunjungan Presiden Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat pembangunan di bidang pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
“Kami berharap kunjungan Presiden ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat. Ini merupakan kunjungan perdana Presiden Republik Indonesia ke daerah kami untuk meresmikan program Sekolah Rakyat berskala nasional. Kehadiran beliau menunjukkan perhatian dan kepercayaan kepada Kalimantan Selatan, sekaligus menjadi kehormatan dan motivasi bagi kami,” ujar H. Muhidin.
Sebagai informasi, pembangunan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Program ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan akses dan mutu pendidikan di berbagai wilayah. (M.Reza)
