Asiasatunews.com, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berpartisipasi dalam Pra-Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2025. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Banjarbaru pada Selasa (9/9/2025).
Pemkab Tanah Bumbu memandang pra-evaluasi ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas kinerja. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah juga memperoleh pendampingan teknis guna mendorong peningkatan predikat SAKIP.
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan komitmen Pemkab Tanah Bumbu dalam penerapan SAKIP secara konsisten demi meningkatkan kualitas pembangunan dan layanan publik.
Dalam pelaksanaannya, SAKIP mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu:
-
Perencanaan: menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.
-
Penganggaran: menyelaraskan pemanfaatan anggaran dengan target kinerja.
-
Pelaporan: mencatat, mengukur, serta menyampaikan kinerja secara transparan.
Plt. Asisten Deputi Kementerian PANRB, Budi Prawira, menegaskan pentingnya pra-evaluasi sebagai sarana untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP di daerah.
“Pra-evaluasi ini memberikan pendampingan sekaligus masukan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas manajemen kinerja. Dengan begitu, setiap kabupaten dan kota dapat meraih predikat lebih baik pada evaluasi akhir,” ujarnya.
Ia menambahkan, pra-evaluasi merupakan tahap persiapan menuju evaluasi lanjutan pada September dan panel penentuan predikat pada November. Tim evaluator juga melakukan verifikasi lapangan untuk menilai capaian kinerja, penanganan isu strategis, serta efektivitas integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring.
Pemkab Tanah Bumbu memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan SAKIP. Selain menyampaikan capaian kinerja, pemerintah daerah menyiapkan data pendukung serta strategi penguatan tata kelola yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Komitmen tersebut menjadi dorongan bagi Tanah Bumbu untuk meningkatkan predikat SAKIP sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel. (M.Reza)
