Asiasatunews.com, Batulicin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Pada kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025, Pemkab Tanah Bumbu berhasil memperoleh Penghargaan TPAKD terbaik Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Kalimantan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Tanah Bumbu dalam memperluas inklusi keuangan di daerah.
Bupati Andi Rudi Latif menerima langsung penghargaan tersebut di Jakarta pada Jumat (10/10/2025). Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian yang diraih. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam menciptakan akses keuangan yang lebih inklusif di Tanah Bumbu.
“Pemerintah daerah akan terus berkomitmen menyediakan akses keuangan yang merata, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat desa,” ujarnya.
Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa percepatan akses keuangan merupakan bagian dari visi BerAKSI Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab.
Ia menerangkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan layanan perbankan, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui literasi, pembiayaan produktif, serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Bupati juga menegaskan bahwa keberhasilan Tanah Bumbu dalam memperluas akses keuangan terwujud berkat dukungan perbankan, lembaga keuangan mikro, dan pelaku UMKM lokal.
“Kami ingin memastikan masyarakat Tanah Bumbu dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan, menabung, dan memperoleh modal usaha. Dengan demikian, ekonomi daerah akan tumbuh lebih kuat dan berkeadilan,” kata Bupati.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi membuka Rakornas TPAKD 2025. Ia didampingi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi.
Dalam sambutannya, Airlangga menegaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peran vital sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Inklusi keuangan menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi makro. Karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus memperkuat sinergi untuk memperluas akses pembiayaan hingga ke pelosok,” tegasnya.
Sementara itu, Mahendra Siregar menuturkan bahwa OJK akan terus memperkuat peran TPAKD di seluruh Indonesia agar mampu menjadi penggerak pemerataan ekonomi serta mendorong pembiayaan bagi sektor UMKM. (M.Reza)
