Asiasatunews.com, Kotabaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotabaru menutup tahun 2025 dengan catatan kerja yang relatif stabil di tengah keterbatasan anggaran. Meski ruang fiskal tidak leluasa, kehadiran pemerintah daerah saat masyarakat menghadapi situasi darurat tetap menjadi prioritas utama di wilayah Bumi Saijaan.
Kepala Pelaksana BPBD Kotabaru, Hendra Indrayana, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan penanggulangan bencana tidak semata ditentukan oleh besarnya serapan anggaran. Lebih dari itu, kecepatan respons dan kemampuan hadir di lapangan menjadi indikator paling nyata dari fungsi pelayanan kebencanaan.
“Efektivitas bukan soal menghabiskan anggaran. Ketika serapan kecil, itu bisa berarti risiko bencana berhasil ditekan. Bagi kami, itu justru sinyal positif,” ujar Hendra, Selasa (13/1/2026).
Sepanjang 2025, BPBD Kotabaru beberapa kali turun langsung menangani kejadian bencana berskala lokal. Penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi, sejalan dengan arahan pemerintah daerah agar respons darurat tidak terhambat oleh prosedur yang berlarut.
Dari sisi perencanaan, tahun lalu menjadi momentum penting dengan rampungnya Kajian Risiko Bencana (KRB) yang telah disahkan pemerintah pusat. Dokumen ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan mitigasi, mengingat karakter wilayah Kotabaru yang luas dan memiliki tingkat kerawanan bencana yang beragam.
Tidak hanya berhenti pada dokumen, BPBD juga memperkuat penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat. Pemanfaatan media digital, termasuk media sosial dan konten video pendek, dioptimalkan agar pesan keselamatan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
“Kondisi geografis Kotabaru menuntut cara komunikasi yang adaptif. Media digital kami manfaatkan agar informasi kebencanaan bisa diterima cepat tanpa terhalang jarak,” kata Hendra.
Memasuki 2026, BPBD Kotabaru mulai menyiapkan pengembangan sistem informasi kebencanaan berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini dirancang untuk mempercepat arus informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara real time, seiring tantangan bencana yang semakin dinamis.
Di tingkat akar rumput, Program Desa Tangguh Bencana (Destana) tetap menjadi fokus penguatan. Melalui program ini, masyarakat desa didorong untuk memahami dan merespons potensi bencana sesuai karakter wilayahnya, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi pemerintah kabupaten.
Upaya tersebut turut mendapat pengakuan di tingkat nasional. Program Destana BPBD Kotabaru meraih penghargaan dalam ajang Diklatpim II di Semarang, dinilai berhasil menerapkan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dikerjakan sendiri. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat harus bergerak bersama,” ujar Hendra.
Menutup evaluasi kinerja 2025, BPBD Kotabaru berharap wilayahnya dapat terhindar dari bencana besar pada 2026. Namun jika risiko tetap muncul, kesiapsiagaan masyarakat diyakini semakin kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Yang terpenting adalah kesiapan kolektif. Dengan kesadaran dan gotong royong, dampak bencana bisa ditekan,” pungkasnya.
