Asiasatunews.com, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Salah satunya melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Aula Masjid Apung, kawasan Siring Laut Kotabaru, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru ini menjadi wadah evaluasi sekaligus pendampingan bagi perangkat daerah dalam memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
FGD tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait di lingkungan Pemkab Kotabaru.
Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang disampaikan Asisten III, Anang Muhammad Zen, ST, MT, ditegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen dan administrasi semata, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan sistem, perilaku aparatur, hingga hasil pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah menjadi motor penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, kedisiplinan, profesionalisme, keramahan, responsivitas, serta inovasi dalam memberikan pelayanan.
“Pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai standar dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian penekanan dalam sambutan tersebut.
Anang Muhammad Zen turut mengapresiasi pelaksanaan FGD dan berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif, termasuk menyampaikan berbagai kendala maupun hal-hal yang perlu mendapatkan pendampingan agar hasil evaluasi dapat diterapkan di masing-masing unit pelayanan.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Akhmad Hasmy, Ak, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I.
Selain itu, hadir Irwan Yunizaar, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.
Diskominfo Kabupaten Kotabaru juga memberikan materi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!), mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, H. Hendra Indrayana.
Pembahasan SP4N-LAPOR! menitikberatkan pada optimalisasi kanal pengaduan sebagai sarana masyarakat menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah. Pengaduan tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengidentifikasi persoalan dan memperbaiki kualitas layanan.
Sementara itu, Ketua Panitia M. Octo Brahma Yogayana, S.STP, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia berharap evaluasi yang dilakukan dapat menekan berbagai keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan daring.
Menurutnya, keberadaan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) sangat penting sebagai pedoman sekaligus perlindungan bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pelayanan.
Namun, hal yang tidak kalah penting adalah membangun perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur agar lebih memahami kebutuhan serta harapan masyarakat.
Sejumlah aspek menjadi fokus pembahasan dalam FGD tersebut, mulai dari perbaikan proses bisnis dan cascading kinerja perangkat daerah, penyusunan serta publikasi standar pelayanan, penguatan budaya kerja, penerapan whistleblowing system, pengelolaan konflik kepentingan, hingga optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara daring.










